بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
ICMI dan CIDES
Ketika Gagasan Menjadi Arah Kebijakan
Artikel 19
Oleh: Bagus Suminar – Aktivis ICMI Jawa Timur, Principal Consultant pada mutupendidikan.com
“ICMI memiliki banyak gagasan. Melalui CIDES, sebagian gagasan itu dapat diolah, diperdalam, dan dibawa ke percakapan kebijakan.”
CIDES menjadi salah satu ruang di lingkungan ICMI tempat gagasan, pengalaman, dan kepakaran dapat diperdalam menjadi kajian. Bahan awalnya bisa datang dari forum, penelitian, pengalaman daerah, atau percakapan para ahli. Ketika diolah dengan baik, sebagian gagasan itu dapat memberi bahan yang lebih kuat untuk membaca persoalan masyarakat, memahami kebutuhan pemerintah, dan masuk ke percakapan kebijakan.
Laporan ANTARA pada 7 Desember 2010 menyebut Center for Information and Development Studies (CIDES) sebagai think tank yang didirikan ICMI ketika organisasi ini dipimpin B. J. Habibie. Laporan yang sama mencatat Adi Sasono pernah mengajak Priyo Budi Santoso bergabung di CIDES. Jejak tersebut memberi gambaran bahwa kegiatan kajian sudah menjadi bagian dari perjalanan ICMI sejak masa awal.
Dalam perjalanan kelembagaannya, publikasi resmi ICMI juga menyebut CIDES sebagai salah satu Badan Otonom atau Batom ICMI. Posisi ini menarik karena sumber pengetahuan ICMI sendiri tersebar luas: ada anggota dari kampus dan dunia profesi, Orwil dan Orda, berbagai unit kerja, Batom, serta jejaring cendekia di banyak tempat. CIDES berada di tengah lingkungan yang kaya dengan pengalaman dan kepakaran tersebut.
Bagaimana Riset Memengaruhi Kebijakan
Carol H. Weiss (1979) menunjukkan bahwa pengaruh penelitian terhadap kebijakan tidak selalu instan atau langsung terlihat hasilnya. Ada riset yang segera membantu menjawab persoalan tertentu, sementara yang lain bekerja lebih perlahan: mengubah cara sebuah masalah dipahami, menambah informasi, memperluas pilihan, atau memberi sudut pandang baru kepada pengambil keputusan.
Dalam konteks CIDES, gagasan dapat datang dari riset, muzakarah, pengalaman daerah, atau percakapan para ahli. Kajian semacam ini dapat membantu ketika pemerintah sedang menghadapi persoalan yang belum cukup terang: data masih kurang, pilihan kebijakan sama-sama memiliki risiko, atau dampaknya belum mudah diperkirakan. Di situ, nilai sebuah kajian bukan hanya pada apakah rekomendasinya langsung dipakai, tetapi pada kemampuannya membantu persoalan dibaca dengan lebih jernih dan pilihan dipertimbangkan dengan lebih matang.
Kolaborasi Kepakaran
Persoalan publik jarang berdiri dalam satu kotak ilmu. Masalah pangan, misalnya, dapat berkaitan dengan ekonomi, teknologi, lingkungan, kesehatan, perilaku masyarakat, bahkan keadaan suatu daerah. Satu persoalan sering membutuhkan pandangan dari orang-orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian berbeda.
Peter M. Haas (1992) menggunakan istilah epistemic community untuk menjelaskan jejaring para ahli berbasis pengetahuan yang mempunyai kepakaran dan cara tertentu dalam memahami persoalan serta menilai informasi. Dalam keadaan yang kompleks dan penuh ketidakpastian, jejaring seperti ini dapat ikut membentuk cara sebuah masalah dibaca dan pilihan kebijakan dipertimbangkan. Gagasan Haas tidak berarti ICMI harus disebut sebagai epistemic community. Konsep tersebut lebih berguna sebagai lensa untuk melihat potensi sebuah jejaring kepakaran.
Dalam praktik pemerintahan, persoalan kebijakan sering menyentuh banyak bidang sekaligus. Data bisa tersebar, dampaknya belum sepenuhnya terlihat, sementara keputusan tetap harus disiapkan. Jejaring kepakaran dapat membantu membaca persoalan, menguji informasi, dan memperkaya pilihan yang dipertimbangkan. ICMI mempunyai kepakaran yang tersebar di kampus, dunia profesi, Orwil, Orda, Batom, generasi senior dan muda, serta jejaring diaspora. Dalam pembacaan ini, CIDES dapat menjadi salah satu tempat perjumpaan ketika sebuah isu membutuhkan kajian lebih dalam. Tidak semua gagasan ICMI perlu bermuara ke CIDES.
Wilayah yang belum memiliki CIDES tetap dapat menjalankan kajian kebijakan melalui struktur dan forum ICMI yang ada. Orwil, Orda, dan Orsat mempunyai ruang untuk mengembangkan pemikiran, penelitian, pengkajian, serta muzakarah sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam konteks itu, CIDES dapat menjadi mitra ketika suatu isu membutuhkan pendalaman dan kolaborasi kepakaran yang lebih luas, bukan prasyarat bagi lahirnya kajian kebijakan.
Ketika ICMI dan CIDES Bertemu
Irisan kegiatan dalam organisasi besar merupakan hal yang wajar. Berbagai bidang dan unit kerja di ICMI dapat membahas isu ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, kesehatan, pembangunan, dan persoalan strategis lainnya. CIDES melalui kegiatan kajiannya pun bisa menyentuh tema yang sama. Kesamaan tema belum tentu berarti dua pihak mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama.
Sebuah forum ICMI, misalnya, dapat menemukan persoalan yang layak diteliti lebih jauh. Orwil atau Orda membawa pengalaman yang tidak selalu terlihat dari pusat. Akademisi mempunyai data dan kerangka analisis. Profesional memahami praktik di lapangan. CIDES dapat mempertemukan sebagian bahan tersebut dalam sebuah kajian. Hasilnya kemudian dapat memperkaya percakapan yang berlangsung di lingkungan ICMI, dengan pemerintah, ataupun dengan pihak lain.
Persoalannya kemudian bukan siapa yang paling berhak atas suatu tema, melainkan apakah pertemuan itu menghasilkan nilai tambah. Sinergi ICMI dan CIDES mempunyai arti praktis ketika masing-masing membawa sesuatu yang berbeda ke meja yang sama.
Tabel: Ketika Program ICMI dan CIDES Bertemu
| Titik Pertemuan | Peluang yang Dapat Tumbuh |
|---|---|
| Pemerintah menghadapi persoalan yang memerlukan kajian lebih dalam | ICMI dan CIDES dapat mempertemukan kepakaran yang relevan |
| Pemerintah membutuhkan data atau perspektif tambahan | Pengalaman daerah, akademisi, dan profesional dapat memperkaya bahan kajian |
| Pilihan kebijakan memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan | Kajian dapat membantu membaca risiko dan alternatif yang tersedia |
| ICMI menemukan persoalan penting dari masyarakat atau daerah | Temuan tersebut dapat dikembangkan menjadi bahan kajian untuk percakapan dengan pemerintah |
| CIDES dan unit kerja ICMI mengangkat isu yang sama | Kolaborasi dapat menghasilkan masukan yang lebih utuh dan relevan |
Sumber: Diolah oleh penulis sebagai ilustrasi, 2026.
Tabel tersebut bukan pembagian kerja resmi antara ICMI dan CIDES. Ia menggambarkan kemungkinan ketika irisan program dibaca sebagai peluang untuk bekerja bersama. Ada kegiatan yang lebih tepat dikerjakan masing-masing. Ada pula persoalan yang menjadi lebih jelas setelah pengalaman lapangan, data, dan kepakaran bertemu.
Alur berikut merangkum hubungan gagasan, kepakaran, kolaborasi, dan percakapan kebijakan.
CIDES di Daerah
Contoh yang cukup segar datang dari Sulawesi Selatan. Pada Juni 2026, kepengurusan Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) CIDES ICMI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 disahkan melalui SK CIDES ICMI. Struktur yang diberitakan mencakup enam divisi: riset dan pengembangan, media dan publikasi, penguatan jejaring dan kemitraan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan wilayah, serta edukasi dan advokasi. Akademisi, peneliti, praktisi, dan profesional ikut berada di dalamnya.
Satu contoh daerah tentu belum cukup untuk menggambarkan keadaan CIDES di seluruh Indonesia. Karena itu, pengalaman Sulawesi Selatan lebih tepat dibaca sebagai bahan belajar, bukan sebagai pola yang sudah merata. Daerah mempunyai persoalan, data, pelaku, dan pengetahuan lokal yang berbeda-beda. Ketika pengalaman tersebut bertemu dengan kepakaran yang lebih luas, kajian memperoleh bahan yang lebih kaya.
Pengalaman itu juga mengingatkan pada pentingnya manajemen pengetahuan (knowledge management). Hasil kajian, catatan proses, data yang berguna, jejaring yang terbentuk, dan pelajaran dari sebuah kegiatan dapat dirawat agar bisa digunakan kembali. Dengan cara itu, hasil kerja satu tim atau satu daerah tetap berguna bagi pekerjaan berikutnya. Tidak semuanya perlu dimulai dengan sistem yang rumit. Kebiasaan mencatat dan membagikan hal-hal penting sudah menjadi langkah yang berarti.
Kajian dan Percakapan Kebijakan
ICMI memiliki gagasan dan kepakaran yang datang dari banyak tempat. CIDES menyediakan salah satu tempat untuk mempertemukan sebagian di antaranya, menguji persoalan dengan lebih serius, dan menyusunnya menjadi kajian. Ketika ada irisan dengan kegiatan ICMI, kolaborasi memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membawa pengalaman dan kekhasannya.
Silaturahim dan komunikasi dengan pemerintah juga layak terus dirawat. Dari percakapan semacam itu, para cendekia dapat memahami persoalan yang benar-benar sedang dihadapi dalam penyusunan kebijakan: data apa yang masih kurang, pilihan apa yang sulit ditimbang, atau dampak apa yang perlu dibaca lebih jernih. Pemahaman tersebut dapat membantu ICMI maupun CIDES menyiapkan kajian yang lebih dekat dengan kebutuhan dan memberi masukan yang lebih relevan.
Kebijakan memiliki jalannya sendiri. Pemerintah dan lembaga publik bekerja dengan kewenangan, proses, kepentingan, data, serta pertimbangan yang beragam. Cendekia tidak mengambil alih proses itu. Perannya dapat hadir dengan menyediakan kajian yang baik, memperjelas persoalan, menawarkan pilihan, dan memberi pertimbangan yang layak didengar. Weiss membantu kita memahami mengapa pengaruh pengetahuan kadang muncul secara langsung dan kadang tumbuh perlahan. Haas mengingatkan bahwa pengetahuan juga memperoleh daya ketika orang-orang yang menguasainya dapat saling terhubung.
Peluang itu cukup luas di lingkungan ICMI. Gagasan ada, pengalaman daerah ada, dan kepakaran tersebar di banyak simpul. Sinergi ICMI dan CIDES dapat membantu sebagian gagasan tersebut menjadi kajian yang lebih matang dan membawanya ke percakapan kebijakan.
Kalau Boleh Dirangkum
- ICMI memiliki gagasan dan kepakaran yang tersebar di berbagai bidang, wilayah, profesi, Batom, kampus, dan jejaring cendekia.
- CIDES dapat menjadi salah satu tempat untuk mempertemukan dan memperdalam sebagian gagasan tersebut melalui kajian.
- Weiss menunjukkan bahwa riset dapat memengaruhi kebijakan melalui berbagai jalan, termasuk dengan mengubah cara suatu persoalan dipahami.
- Haas membantu membaca pentingnya kolaborasi kepakaran ketika sebuah persoalan membutuhkan pengetahuan dari berbagai bidang.
- Silaturahim dengan pemerintah dapat membantu ICMI dan CIDES memahami persoalan yang sedang dihadapi dalam penyusunan kebijakan, sehingga kajian yang dibuat lebih relevan dengan kebutuhan.
Kalau Mau Dipraktikkan
- Mulailah dari persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan layak dipahami lebih dalam.
- Temukan orang yang memiliki pengalaman, data, atau kepakaran yang relevan dengan persoalan tersebut.
- Pertemukan gagasan dari bidang, Orwil, Orda, Batom, kampus, atau jejaring lain ketika sebuah kajian membutuhkan sudut pandang yang lebih luas.
- Bangun silaturahim dan percakapan dengan pemerintah untuk memahami persoalan, kebutuhan data, dan pilihan kebijakan yang sedang mereka hadapi.
- Sajikan hasil kajian dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu catat data, kontak, dan pembelajaran penting agar dapat digunakan dalam pekerjaan berikutnya.
Referensi
Haas, P. M. (1992). “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination.” International Organization, 46(1), 1–35. https://doi.org/10.1017/S0020818300001442
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. (2016, 4 Mei). Sekjen ICMI Pandu Rapat Badan Otonom dan Pokja ICMI.
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. (2021). Anggaran Dasar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Periode 2021–2026.
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. (2021). Anggaran Rumah Tangga Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Periode 2021–2026.
Pelakita.ID. (2026, 7 Juni). Inilah Para Pilar “Think Tank” MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan.
Setiawanto, B. (2010, 7 Desember). “Wajah Presidium ICMI 2010–2015.” ANTARA News.
Weiss, C. H. (1979). “The Many Meanings of Research Utilization.” Public Administration Review, 39(5), 426–431. https://doi.org/10.2307/3109916
