بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Kalau Negara Tidak Dirindukan
Membaca Ulang Kritik Cak Nun tentang Negara dan Rakyat
Artikel 6
Oleh: Bagus Suminar
Principal Consultant pada sdmindonesia.com
“Kalau rakyat terlalu terbiasa mengurus hidup sendiri, kapan negara terasa penting? Kritik Cak Nun dari 2013 ternyata belum kehilangan gaungnya.”
Hari itu, 15 Januari 2013, Cak Nun hadir dalam acara Merajut Kembali Nusantara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Orasinya diberi judul “Enam Jalan Revolusi”. Ia berbicara tentang pemerintah, kekuasaan, moral pejabat, rakyat, sampai kemungkinan revolusi. Ada guyon dan satire. Beberapa kali orang tertawa, meski yang sedang dibicarakan sebenarnya hal yang serius.
Sebelum bicara soal negara bubar, Cak Nun memberi ukuran yang mudah dipahami tentang negara. Pemerintah, menurutnya, dibayar untuk menjaga tiga hal milik rakyat: nyawa, martabat, dan harta benda. Orang ingin hidupnya aman, harga dirinya tidak diinjak, dan hasil jerih payahnya tidak dirampas.
Dari sana orasinya bergerak ke berbagai kritik terhadap keadaan negara dan para pemimpinnya. Lalu ia bicara tentang watak rakyat Indonesia yang luar biasa tangguh. Pemerintah bisa buruk, rakyat tetap mencari makan. Keadaan sulit bertahun-tahun, orang tetap menikah, menyekolahkan anak, berdagang dan bekerja.
Ketangguhan itu membanggakan, tetapi Cak Nun melihat sisi yang kurang nyaman. Rakyat bisa begitu tahan terhadap keadaan buruk sampai sesuatu yang mestinya tidak wajar lama-lama diterima sebagai hal biasa. Lalu keluarlah kalimat ini:
“Rakyat selalu siap untuk kehilangan negara. […] Rakyat Indonesia itu tidak peduli ada negara Indonesia atau tidak. Wong kerjanya negara cuma ngrepotin hidup mereka.”
Tanda […] penting karena dalam transkrip lengkap ada bagian tentang “tahun 2015 katanya akan jadi 17 negara bagian”. Itu bukan ramalan Cak Nun sendiri. Kalimat tersebut lebih tepat dibaca sebagai satire. Bagian yang menarik justru pertanyaan yang tersembunyi di belakangnya: kalau negara ada, apa yang benar-benar dirasakan rakyat?
Tiga Belas Tahun Kemudian
Indonesia tidak bubar. Tiga belas tahun berlalu, presiden berganti dan teknologi mengubah banyak cara negara melayani warganya. Banyak urusan sekarang lebih mudah dilakukan lewat layar. Tidak adil kalau negara digambarkan seolah tidak bekerja.
Namun rakyat juga tidak menjalani hidup di dalam tabel statistik. Seorang bapak lebih mudah melihat keadaan dari anaknya yang sudah lulus kuliah tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Pedagang kecil melihat negara dari kemudahan izin, kondisi jalan di depan tokonya, keamanan usahanya, atau betapa mudah dan sulitnya ia mengurus sesuatu.
BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, sedikit turun dari 4,68 persen pada Februari. Pada bulan yang sama, jumlah pekerja informal masih mencapai 87,88 juta orang atau sekitar 59,30 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Banyak orang mencari jalan sendiri: membuka warung, menjadi pengemudi, berdagang daring, bekerja lepas, bertani, atau membantu usaha keluarga. Apa saja dilakukan supaya dapur tetap menyala.
Melihat keadaan itu, ucapan Cak Nun terasa lebih dekat. Rakyat memang pandai bertahan. Pertanyaannya, jangan-jangan negara kemudian terlalu nyaman karena rakyat toh selalu menemukan jalannya sendiri.
Pengalaman dengan negara juga sering muncul dari urusan yang kecil-kecil. Mengurus dokumen, izin, layanan kesehatan, sekolah, bantuan, atau berbagai administrasi lainnya. Orang masih bisa menerima kalau harus menunggu atau kembali karena ada persyaratan yang kurang. Yang lebih sulit diterima ketika urusan terasa berbelit atau perlakuannya dirasa berbeda.
Mengapa Berurusan dengan Negara Bisa Melelahkan
Dalam Administrative Burden: Policymaking by Other Means (2018), Pamela Herd dan Donald Moynihan membahas beban yang dialami warga ketika berhubungan dengan negara. Beban itu tidak selalu berupa uang. Mencari tahu aturan bisa menyita waktu, memenuhi aneka syarat dan perizinan bisa melelahkan, sementara proses yang tidak jelas juga dapat menimbulkan tekanan psikologis. Bahasa akademiknya mengenal learning costs, compliance costs, dan psychological costs. Bahasa Cak Nun lebih pendek: ngrepotin.
Kita mungkin mengenalnya dalam bentuk kecil. Sudah mengunggah dokumen, masih diminta membawa fotokopi. Sudah datang ke kantor, ternyata harus mendaftar lewat aplikasi. Setelah mengisi aplikasi, tetap diminta datang lagi. Digitalisasi membantu, tentu saja. Tetapi kalau prosedurnya tetap panjang, formulir kertas hanya pindah ke layar.
Masalah kemudian tidak berhenti pada repot atau tidak repot. Ada pertanyaan lain: kalau pengalaman terhadap pemerintah terus mengecewakan, apakah dukungan rakyat juga ikut berubah?
David Easton membedakan dukungan politik menjadi specific support dan diffuse support. Specific support berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kebijakan, atau hasil yang mereka terima. Dukungan seperti ini bisa naik dan turun. Sementara diffuse support lebih dalam: berkaitan dengan keterikatan terhadap sistem politik dan komunitas politik itu sendiri (Easton, 1965; 1975).
Bedanya penting. Seseorang bisa kecewa kepada pemerintah tanpa kehilangan rasa memiliki terhadap negaranya. Bisa juga tidak menyukai sebuah kebijakan, tetapi tetap percaya bahwa negara dan sistem politiknya layak dipertahankan. Kritik kepada pemerintah karena itu tidak otomatis berarti menolak negara.
Data hari ini memberi sedikit gambaran. Survei Poltracking pada Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 55,1 persen, sedangkan tingkat kepercayaan berada pada 63,2 persen. Keduanya masih mayoritas, tetapi menunjukkan tren menurun dibanding beberapa survei sebelumnya. Angka itu tentu tidak berarti rakyat sedang meninggalkan negara. Justru di sini Easton membantu: penilaian terhadap kinerja pemerintah bisa berubah tanpa harus langsung diterjemahkan sebagai hilangnya keterikatan kepada negara.
Namun ucapan Cak Nun membawa pertanyaannya sedikit lebih jauh. Bagaimana kalau kekecewaan tidak terjadi sekali-dua kali? Bagaimana kalau rakyat makin terbiasa menyelesaikan berbagai urusannya sendiri dan tidak berharap terlalu banyak kepada negara?
Ketika Rakyat Mulai Apatis
Rakyat Indonesia terkenal pandai mengurus hidupnya sendiri. Tidak ada pekerjaan tetap, cari sampingan. Tetangga sakit, warga patungan. Ada keluarga kesulitan, saudara membantu. Di banyak tempat, urusan selesai lewat keluarga, tetangga, komunitas, masjid, gereja, organisasi sosial, atau teman lama.
Itu kekuatan sosial yang besar. Tetapi saya selalu terganggu oleh satu pertanyaan: kalau rakyat terlalu terbiasa mengurus semuanya sendiri, kapan mereka merasa negara benar-benar penting?
Orang yang marah kepada pemerintah setidaknya masih berharap sesuatu berubah. Mereka masih menilai, mengkritik, bahkan menuntut. Dalam bahasa Easton, wilayah ini masih dekat dengan penilaian terhadap kinerja dan otoritas yang sedang memerintah.
Yang lebih mengkhawatirkan ketika orang mulai berkata, “Ya sudah, saya urus sendiri.” Negara tetap ada, kantor-kantornya berdiri, anggarannya ada, aparatnya juga ada. Hanya saja harapan kepada negara pelan-pelan mengecil.
Mungkin negara mulai tidak dirindukan bukan karena rakyat membencinya. Rakyat cuma terlalu terbiasa menyelesaikan hidup dengan caranya sendiri. Di sini pertanyaan Cak Nun menjadi lebih berat: jangan-jangan yang perlahan berkurang tidak lagi sekadar kepuasan kepada pemerintah, tetapi rasa bahwa negara memang penting dalam kehidupan mereka.
Saya lebih suka membaca ucapan Cak Nun tiga belas tahun lalu sebagai peringatan seperti itu. Jangan sampai rakyat terbiasa hidup tanpa banyak pertolongan negara, lalu suatu hari merasa kehilangan negara bukan lagi sebuah kehilangan.
Empat tahun setelah orasi di TIM, Cak Nun kembali bicara tentang kepemimpinan dalam forum Padhangmbulan. Kalimatnya pendek: “Banyak pemimpin sekarang yang tidak menyelesaikan masalah dan malah bikin masalah” (CakNun.com, 2017).
Barangkali ukuran negara memang tidak perlu dibuat terlalu rumit. Rakyat punya masalah, negara membantu menyelesaikannya. Jangan malah menambah masalah.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. (2026, May 6). Ekonomi Indonesia resilien dan tumbuh solid pada Triwulan I-2026. [Sumber]
Badan Pusat Statistik. (2026, August 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,39 juta rupiah. [Sumber]
CakNun.com. (2017, February 15). Diskontinuitas sejarah kepemimpinan sebagai akar masalah. Catatan Majelis Ilmu Padhangmbulan, 11 Februari 2017. [Sumber]
Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. John Wiley & Sons. [Sumber]
Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. British Journal of Political Science, 5(4), 435–457. https://doi.org/10.1017/S0007123400008309. [Sumber]
Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). Administrative burden: Policymaking by other means. Russell Sage Foundation. [Sumber]
Nadjib, M. A. (2013, January 15). Enam Jalan Revolusi [Orasi budaya dalam acara Merajut Kembali Nusantara, Taman Ismail Marzuki, Jakarta]. Transkrip dipublikasikan ulang dalam “Revolusi Sunyi,” 30 Januari 2013. [Sumber]
Poltracking Indonesia. (2026, August 31). Membaca tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. [Sumber]
Triasmoro, G. Y. (2016). Style pidato Emha Ainun Nadjib dalam “Merajut Kembali Nusantara.” LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, 13(2), 181–194. https://doi.org/10.30957/lingua.v13i2.174. [Sumber]
