Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan.

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai acuan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan.

Model Implementasi

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh berbagai pakar dan para peneliti. Berikut adalah contoh model implementasi kebijakan publik yang sering disebut:

  1. Model Atas-ke-Bawah (Top-Down): Dalam model ini, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses yang dikendalikan oleh atasan, yaitu para pembuat kebijakan dan birokrasi. Kebijakan dirancang, ditetapkan dan diarahkan dari top level management, kemudian diimplementasikan oleh instansi atau lembaga yang lebih rendah dalam hirarki administrasi publik. Model implementasi ini cenderung menekankan pada otoritas dan hierarki. Pusat kekuasaan berada pada pembuat kebijakan (top level) yang menentukan strategi, tujuan dan arah kebijakan, sementara pelaksana di lapangan bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut. Contoh model implementasi ini, misalnya Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process. Contoh lain model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, model Grindle.
  2. Model Bawah-ke-Atas (Bottom-Up): Model implementasi ini menekankan peran dan kontribusi aktor-aktor pelaksana di level bawah. (dalam proses implementasi kebijakan). Partisipasi aktif dari stakeholder, masyarakat, kelompok kepentingan, dan komunitas lokal sangat penting.  Partisipasi / keterlibatan dalam mendesain, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Model implementasi ini mendorong kerjasama, partisipasi aktif, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Contoh implementasi Bottom-Up adalah Model Smith.
  3. Model Interaktif: Model implementasi kebijakan ini menekankan pada pentingnya hubungan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi yang berlangsung, dapat dalam bentuk konsultasi, komunikasi, diskusi dan partisipasi aktif. Model ini, dirasa penting dalam memperoleh dukungan, penerimaan dan keterlibatan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
  4. Model Percobaan & Pembelajaran: Model implementasi ini menjelaskan implementasi kebijakan sebagai proses percobaan/eksperimen yang terus menerus tanpa henti. Model ini dilakukan dengan melakukan uji coba, evaluasi, dan pembelajaran dari pengalaman implementasi. Model ini menjadi sangat relevan karena menekankan adaptasi, fleksibilitas dan kemampuan untuk mengubah kebijakan berdasarkan pembelajaran /penemuan yang didapatkan selama implementasi. Pakar yang banyak mengkaji teori pembelajaran sosial adalah James G. March dan Johan P. Olsen.
  5. Model Kolaboratif: Model implementasi ini, sangat menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai aktor dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kolaborasi/ kerjasama stakeholder antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan lainnya dianggap penting dalam merancang & melaksanakan kebijakan. Model ini mendorong komunikasi intens, negosiasi, dialog, dan sharing resources di antara para aktor yang terlibat.

Demikian uraian singkat dalam tulisan ini, penting untuk dicatat bahwa model-model implementasi kebijakan ini tidak bersifat eksklusif, mandiri atau saling terpisah. Dalam praktik lapangan, implementasi kebijakan sering melibatkan kombinasi/ campuran elemen dari beberapa model ini. Model yang digunakan tergantung pada permasalahan di lapangan, konteks, strategi, isu kebijakan, dan proses dinamika yang ada. Stay Relevant!


Instagram: SDM Indonesia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top