Komunikasi dan Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan, sejatinya merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik, seorang pakar bernama Edward III memulai dengan mengajukan dua pertanyaan yang sangat mendasar:
- What is the precondition for successful policy implementation?
- What are the primary obstacles to successful policy implementation?
George C. Edward III melalui bukunya, berusaha menjawab 2 (dua) pertanyaan tersebut dengan mengkaji 4 (empat) faktor / variabel dari kebijakan, yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi.
Pada tulisan kali ini, akan dibahas khusus untuk faktor no 4 yaitu komunikasi.
Komunikasi
Komunikasi (communication) merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Proses komunikasi dapat efektif, bila para pembuat keputusan (decision maker) mengetahui dengan jelas apa saja yang akan mereka kerjakan. Data dan informasi akan dipahami dengan baik oleh para pengambil keputusan bila terjalin komunikasi yang baik di antara stakeholder. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.
Edward III, menjelaskan tiga faktor penting dalam proses komunikasi, yaitu:
- Transmisi. Proses transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan hasil implementasi yang baik pula. Problem yang sering muncul yaitu adanya salah pengertian atau miscommunication. Salah pengertian dapat terjadi karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui, sehingga pesan yang dikirim terdistorsi di tengah jalan.
- Kejelasan. Dalam proses komunikasi, pesan yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak ambigu/ kabur. Pesan yang jelas membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif dan efisien.
- Konsistensi. Tugas/ pekerjaan/ perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas untuk diimplementasikan atau dijalankan. Bila perintah yang diberikan sering tidak konsisten, berubah-ubah, maka dapat menimbulkan konflik dan kekacauan di lapangan.
Hambatan Komunikasi
Mengacu hasil riset dari Edward III, terdapat beberapa hambatan umum yang umum terjadi dalam proses transmisi komunikasi:
Pertama, terdapat pertentangan (perbedaan pendapat) antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan (decision maker). Pertentangan/ konflik seperti ini akan berakibat terjadinya distorsi dalam komunikasi kebijakan.
Kedua, distorsi komunikasi bisa terjadi akibat panjangnya rantai komunikasi. Struktur hirarki pemerintah dari pembuat kebijakan sampai pelaksana di lapangan begitu panjang dan berlapis. Bila tidak hati-hati info yang disampaikan akan menjadi bias.
Ketiga, Problem komunikasi dapat muncul akibat perbedaan sudut pandang/ persepsi dan ketidakmampuan pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.
Proses implementasi kebijakan, melibatkan berbagai aktor mulai dari manajemen puncak (top management) sampai pada birokrasi tingkat bawah (low level management). Komunikasi akan efektif bila penyampaian pesan cukup jelas di semua tingkatan birokrasi. Semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan munculnya hambatan atau distorsi yang akan dijumpai.
Demikian semoga uraian singkat tentang Komunikasi dan Kebijakan Publik, dapat bermanfaat.
Instagram: SDM Indonesia
