MANAGEMENT INNOVATION SERIES 2026
The Tyranny of Metrics: Hebat di Laporan, Lemah di Lapangan
Paradoks Produktivitas Indonesia
2 November 2026
Oleh: Bagus Suminar
Menurut Wamendikti Stella, aturan lama ikut mendorong masalah jurnal bodong. Jadi, mungkin yang perlu dibenahi bukan dosennya, melainkan ukurannya.
Goodhart’s Law rasanya pantas ditempel di setiap ruang rapat pimpinan. Begitu indikator berubah menjadi target, orang punya alasan kuat untuk membuat angka terlihat hebat.
Bukan berarti laporannya selalu dimanipulasi. Bisa saja semuanya benar. Kegiatan terlaksana seratus persen, anggaran terserap, dan seluruh unit memperoleh nilai baik.
Namun, ada pertanyaan yang sering luput dari pembahasan: pekerjaan sebanyak itu sebenarnya telah memperbaiki apa? Jangan-jangan organisasi terlalu sibuk membuktikan keberhasilan sampai lupa memeriksa apakah pekerjaannya benar-benar bermanfaat.
Jerry Z. Muller (2018) mengupas kegelisahan semacam ini dalam The Tyranny of Metrics. Ia menyebutnya metric fixation, kecenderungan terlalu percaya pada ukuran kuantitatif, seolah angka dapat menggantikan pengalaman dan penilaian profesional. Padahal, indikator hanya memperlihatkan bagian tertentu dari kenyataan.
Muller tidak meminta kita membuang angka. Tanpa pengukuran, organisasi juga bisa tersesat oleh dugaan dan perasaan. Yang ia persoalkan adalah saat angka mulai menentukan apa yang dianggap penting, siapa yang dinilai hebat, bahkan pekerjaan mana yang layak dikerjakan. Dalam ruang rapat, angka sering tampak lebih tegas daripada cerita pegawai yang baru pulang dari lapangan. Padahal, keduanya perlu saling mengoreksi.
Yang Hilang dari Laporan
Indonesia punya contoh yang cukup mengusik. Dalam keterangan 22 Mei 2024, Kementerian PANRB menyebut 96,34 persen kementerian/lembaga memiliki efektivitas rincian output di atas 85 persen. Namun, 50,62 persen indikator prioritas nasional belum tercapai (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [PANRB], 2024).
Kedua angka itu mengukur hal berbeda, sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai bukti kegagalan setiap instansi. Tetapi pesannya terang: banyak keluaran kegiatan yang tercapai belum tentu menghasilkan tujuan bersama. Pekerjaan selesai di meja masing-masing, urusan besar bisa tetap tersendat.
Di kampus, persoalannya lebih gamblang. Pada 22 Oktober 2026, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyoroti aturan lama Beban Kerja Dosen yang mewajibkan publikasi tahunan. Targetnya bisa tercapai, tetapi mutu penerbitan belum tentu terjaga. Stella bahkan menyebut Indonesia pernah menjadi nomor dua dunia dalam publikasi di jurnal bodong (Kompas.com, 2026).
Peringkat itu perlu dibaca hati-hati. Penelitian Macháček dan Srholec (2022) menggunakan data 2015–2017 untuk mengukur proporsi artikel pada jurnal yang diduga predator, bukan peringkat terbaru tahun 2026. Yang menarik justru kritik Stella terhadap regulasi: dosen tidak patut dijadikan satu-satunya pihak yang disalahkan ketika sistem penilaiannya ikut mendorong orang mengejar jumlah.
Di luar kampus, perusahaan bisa merayakan penjualan saat pelanggan lama pergi. Rumah sakit mungkin mempercepat administrasi, tetapi pasien masih harus berpindah-pindah loket. Organisasi kemasyarakatan bisa penuh agenda seminar tanpa tahu apakah kebutuhan anggotanya terjawab. Ini ilustrasi risiko, bukan vonis terhadap seluruh lembaga.
Yang Dikejar adalah yang Dihargai
Masalah menjadi lebih rumit ketika skor menentukan bonus, promosi, penghargaan, atau reputasi pimpinan. Orang akan memberi perhatian lebih pada hal yang dinilai. Jika keberhasilan diukur dari jumlah kegiatan, jangan heran bila agenda bertambah.
Kalau laporan harus serba hijau, kabar buruk bisa kehilangan tempat. Pegawai mungkin tidak sedang berbohong. Mereka sedang mengikuti permainan yang aturannya dibuat oleh organisasi sendiri.
Lalu siapa yang seharusnya memeriksa aturan permainan itu? Pimpinan tentu tidak cukup hanya meminta target dinaikkan setiap tahun. Ia perlu bertanya apakah satu unit mencapai nilai bagus dengan memindahkan persoalan ke unit lain.
Produktivitas bukan perlombaan mengisi kolom capaian. Ia menyangkut mutu hasil dibandingkan waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan. Bekerja semakin cepat untuk menghasilkan pekerjaan ulang jelas bukan kemajuan. Bahkan, sebuah unit bisa terlihat efisien karena berhasil mengalihkan antrean, keluhan, atau biaya kepada bagian lain. Di laporan unitnya persoalan selesai; di mata penerima layanan persoalannya hanya berpindah tempat.
KPI Juga Perlu Dievaluasi
Dalam evaluasi 2025, Kementerian PANRB menegaskan pergeseran dari input menuju outcome, dari penggunaan anggaran menuju manfaat (PANRB, 2025).
Di perguruan tinggi, IKU Diktisaintek Berdampak untuk 2026 juga mengarahkan penilaian kepada hasil dan kontribusi nyata bagi masyarakat serta dunia kerja (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025). Arah kebijakannya sudah berubah. Tetapi kebiasaan organisasi punya urusan sendiri.
Kesulitan mengukur dampak memang nyata. Perubahan perilaku pasien, mutu lulusan, atau kesejahteraan warga tidak selalu muncul pada akhir tahun anggaran. Sebab itu, penilaian profesional tetap diperlukan untuk memahami konteks, bukan untuk mengganti bukti.
Untuk keluar dari jebakan The Tyranny of Metrics, Audit Relevansi KPI dapat dilakukan melalui lima langkah:
- Periksa tujuan. Tanyakan manfaatnya, bukan sekadar targetnya.
- Dengarkan pengguna. Cocokkan skor dengan pengalaman warga, pasien, mahasiswa, pelanggan, dan anggota.
- Ukur hasil bersama. Nilai keberhasilan organisasi secara keseluruhan, bukan hanya pencapaian target masing-masing unit.
- Benahi insentif. Hargai mutu, kerja sama, dan kejujuran mengakui kekurangan.
- Pangkas KPI mubazir. Singkirkan angka yang menghabiskan waktu tanpa membantu keputusan.
Evaluasi semestinya memberi ruang pada kabar kurang menyenangkan. Kalau semua rapor selalu bagus, siapa yang masih belajar?
Di Jayapura, Merlin Julens Marisan, gadis 19 tahun, sudah mengantongi ijazah SD dan SMP. Namun, ketika masuk Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 29 Jayapura, ia ternyata belum mengenal abjad dengan baik. Menulis namanya sendiri pun hanya mengandalkan hafalan. Sejak kecil, waktunya banyak tersita untuk membantu orang tua mengasuh tujuh adiknya (Qonita, 2025).
Setelah mendapat pendampingan khusus dari para guru, Merlin perlahan mulai mampu mengeja dan berhitung. Dua jenjang pendidikan sudah dilaluinya, tetapi kemampuan dasar itu baru mulai dikuasainya di SMA.
Kisah Merlin tentu tidak cukup untuk menyimpulkan apa yang salah dengan seluruh sistem pendidikan. Namun, ada pelajaran penting bagi para pemimpin organisasi. Angka kelulusan, laporan keberhasilan, dan berbagai penghargaan tidak selalu mampu menceritakan keadaan yang sebenarnya. Barangkali sudah waktunya kita lebih sering melihat kehidupan orang-orang yang dilayani, bukan hanya angka-angka yang tersaji di meja rapat.
Daftar Pustaka
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/wp-content/uploads/2026/02/Salinan-Nomor-358-M-KEP-2025.pdf
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, May 22). Dorong pembangunan nasional yang lebih baik, Kementerian PANRB siapkan RPerpres SAKP. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dorong-pembangunan-nasional-yang-lebih-baik-kementerian-panrb-siapkan-rperpres-sakp
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, August 1). Dari pengentasan kemiskinan hingga ketahanan pangan, evaluasi RB, AKIP, ZI 2025 fokus kawal isu prioritas nasional. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-pengetasan-kemiskinan-hingga-ketahanan-pangan-evaluasi-rb-akip-zi-2025-fokus-kawal-isu-prioritas-nasional
Kompas.com. (2026, October 23). Wamendikti Stella ungkap alasan maraknya jurnal bodong di Indonesia. https://www.kompas.com/edu/read/2026/10/23/150323971/wamendikti-stella-ungkap-alasan-maraknya-jurnal-bodong-di-indonesia
Macháček, V., & Srholec, M. (2022). Predatory publishing in Scopus: Evidence on cross-country differences. Quantitative Science Studies, 3(3), 859–887. https://doi.org/10.1162/qss_a_00213
Muller, J. Z. (2018). The tyranny of metrics. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvc77h85
Qonita. (2025, November 1). Berkat Sekolah Rakyat Merlin kini bisa membaca dan berhitung. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8188829/berkat-sekolah-rakyat-merlin-kini-bisa-membaca-dan-berhitung
