بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Makan Gratis, Petani Untung?
Oleh: Bagus Suminar
Wakil Ketua ICMI Jatim, Tim Soft Skills SDMIndonesia.com
“Makan gratis untuk anak sekolah. Pertanyaannya: benarkah petani juga ikut untung, atau justru kembali tersisih?”
Setiap kali program makan gratis dibicarakan, pertanyaan yang paling sering muncul dibenak adalah: siapa sebenarnya yang paling untung? Apakah benar petani kecil di desa-desa ikut menikmati manfaatnya, atau jangan-jangan nilai tambahnya malah berakhir di tangan para vendor penyedia besar yang sudah terbiasa menggarap proyek-proyek pemerintah? Pertanyaan ini menarik untuk dikaji bersama. Sebab anggaran yang digelontorkan bukan main-main, puluhan triliun dari APBN, dengan target beberapa juta anak sekolah.
Mari kita lihat ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di sana ada kisah nyata tentang UMKM bernama Catering Dapur Ibu, milik Wiwin Agustina. Usahanya yang semula berskala rumahan mendadak mendapat kesempatan besar sejak 13 Januari 2025. Ia dipercaya sebagai mitra dapur MBG di Kecamatan Tanjung Raja. Setiap hari, ia harus memasok makanan untuk 14 sekolah, dari PAUD sampai SMA, dengan jumlah penerima sekitar 3.356 siswa. Untuk ukuran usaha kecil, angka ini bukan sekadar lompatan, melainkan lompatan jauh. Wiwin sampai harus menambah tenaga kerja lokal hingga 50 orang, memperluas kapasitas dapurnya, dan melengkapi beberapa peralatan sanitasi agar sesuai standar program. Ini kisah sebuah usaha katering desa yang berhasil berubah menjadi penyedia layanan berskala kecamatan dalam hitungan bulan.
Kisah berikutnya datang dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana, Koperasi Konsumen Warga Mulya Proyudan ikut serta dalam uji coba dapur MBG di SD Negeri Janten dan SD Negeri Karangwuluh. Koperasi ini mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan menyuplai bahan baku dari anggota mereka sendiri. Artinya, bukan hanya siswa yang mendapatkan makanan bergizi, tetapi para petani anggota koperasi juga mendapatkan pasar yang pasti. Pada tahap awal, program ini menjangkau 1.597 siswa dari 10 sekolah, dan efeknya langsung terasa: harga gabah lokal naik, pasokan sayur lebih teratur, dan anggota koperasi merasakan tambahan pendapatan.
Kisah ketiga datang dari Jawa Barat, tepatnya Pangalengan. Kawasan ini sejak lama dikenal sebagai sentra susu sapi perah, dengan Koperasi Peternak Sapi Bandung Selatan (KPBS) sebagai motor penggeraknya. Program makan bergizi membuka peluang bagi KPBS untuk menyuplai susu segar ke sekolah-sekolah. Ini penting, karena selama ini produk peternak sering tergantung pada pasar harian yang fluktuatif. Dengan adanya kontrak penyediaan untuk MBG, pendapatan peternak lebih stabil, dan kualitas produk bisa ditingkatkan karena ada standar mutu yang jelas.
Tiga kasus nyata ini memberi secercah harapan bahwa makan gratis bukan hanya soal mengenyangkan anak-anak, tapi juga bisa menjadi mesin penggerak ekonomi desa. Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan semua akan baik-baik saja. Kita harus waspada, tantangan besar tetap mengintai:
Pertama, standar pengadaan sering kali lebih mudah dipenuhi oleh penyedia besar daripada koperasi atau UMKM kecil. Kedua, akses modal dan teknologi masih menjadi hambatan klasik bagi petani dan pengusaha mikro. Ketiga, infrastruktur distribusi dan dapur standar membutuhkan biaya tambahan yang tidak semua pelaku lokal mampu tanggung tanpa dukungan. Tiga hal inilah PR besar kita.
Terkait tantangan diatas, teori ekonomi bisa membantu membaca lebih jernih. John Maynard Keynes melalui gagasan multiplier effect mengingatkan bahwa belanja pemerintah bisa memberi efek berganda: dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara, ada perputaran tambahan di ekonomi lokal. Kita sudah lihat itu di Kabupaten Ogan Ilir: Wiwin tidak hanya menggaji 50 pekerja baru, tapi juga membeli sayur, beras, dan lauk dari petani sekitar. Uang dari APBN akhirnya dapat berputar juga di desa-desa, bukan berhenti di kota.
Michael Porter dengan teori value chain-nya mengingatkan bahwa yang penting bukan hanya produksi, tapi juga siapa yang menerima manfaat dari rantai nilai. Dalam konteks MBG, pertanyaan krusial adalah: apakah petani dan koperasi benar-benar berada di dalam rantai itu, atau mereka hanya jadi pemasok pinggiran sementara keuntungan besar dinikmati di tingkat pengadaan dan distribusi? Kasus Kulon Progo memberi contoh positif, tapi belum tentu semua daerah punya koperasi sekuat itu.
Sementara kerangka Local Economic Development yang sering dipakai Bank Dunia menekankan bahwa pembangunan ekonomi lokal membutuhkan dukungan sistematis: akses pembiayaan, regulasi yang berpihak, dan keterlibatan komunitas. Kalau MBG ingin jadi lokomotif bagi ekonomi desa, maka syarat-syarat diatas harus dipenuhi. Dukungan modal seperti yang didapatkan Wiwin dari BRI perlu diperluas, regulasi pengadaan mesti memberi ruang lebih besar bagi koperasi, dan mekanisme distribusi harus benar-benar transparan agar penyedia besar tidak mendominasi.
Pertanyaannya lalu kembali ke awal: makan gratis ini, siapa yang paling kenyang? Kalau hanya vendor besar yang mampu menembus standar pengadaan, maka petani kecil hanya akan menjadi penonton, hanya kebagian pasar sisa. Tetapi jika model koperasi dan UMKM desa benar-benar dilibatkan, maka alur cerita bisa berbeda. Petani mendapatkan pasar baru, nelayan bisa menjual ikan segar langsung ke dapur sekolah, peternak sapi perah punya kontrak yang lebih stabil, dan perajin tahu-tempe di sentra industri rumahan pun ikut merasakan permintaan meningkat karena kacang kedelainya terserap untuk menu harian. Dengan demikian, makan gratis tidak hanya jadi program gizi anak sekolah, tapi juga program pembangunan ekonomi pedesaan.
Namun, kuncinya tetap ada pada manajemen mutu (quality management). Semua kisah di atas hanya bisa berlanjut jika standar mutu dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus (continuous improvement). Sekali saja ada kasus keracunan atau kecurangan pengadaan, trust atau kepercayaan publik bisa runtuh. Dan tanpa kepercayaan yang kuat, program sebesar ini hanya akan jadi angka di atas kertas, bukan kenyataan di lapangan.
Al-Qur’an sudah lama memberi peringatan: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Asy-Syu‘ara [26]:181–183). Ayat ini tidak hanya bicara soal timbangan di pasar, tetapi juga tentang keadilan dalam setiap urusan pangan dan kehidupan. Ia mengingatkan kita bersama bahwa memberi makan harus adil, mutu tak boleh dikurangi, hak petani jangan dikebiri, dan anak-anak jangan sampai jadi korban dari keteledoran.
Karena pada akhirnya, program makan gratis bukan sekadar proyek negara. Ia adalah amanah besar. Di balik setiap butir nasi yang masuk ke perut anak-anak, ada doa petani yang menanamnya, ada harapan orang tua yang menitipkan masa depan, dan ada tanggung jawab bangsa di hadapan Allah.
Bila keadilan, kejujuran dan mutu dijaga dengan baik, maka setiap piring makan bukan hanya mengenyangkan perut, melainkan juga menumbuhkan harapan. Harapan bahwa generasi Indonesia kelak akan tumbuh sehat, cerdas, dan bermartabat. Stay Relevant!
Daftar Referensi
- Antara News. (2025, Januari 18). Koperasi Konsumen Proyudan komitmen terlibat MBG di Temon Kulon Progo. Antara News.
- KR Jogja. (2025, Februari 12). Di Kulon Progo, program MBG diperluas, koperasi mulai dilibatkan. KR Jogja.
- Liputan6. (2025, Januari 20). Berkat pembiayaan BRI, mitra dapur MBG di Sumsel ini sukses berdayakan masyarakat sekitar. Liputan6.com.
- LinkUMKM. (2025, Januari 22). UMKM Katering Dapur Ibu suplai 3.356 makanan bergizi sehari dalam program MBG di Ogan Ilir. LinkUMKM.id.
- Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.
- Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest, and money. Macmillan.
- World Bank. (2003). Local economic development: Quick reference guide. World Bank.
