بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
Ephemeralization:
Keletihan yang Kita Normalisasi
Oleh: Bagus Suminar
Wakil Ketua ICMI Jatim, Tim Litbang Persyada Al Haromain
“Krisis datang silih berganti, kelelahan pun terasa wajar. Tapi benarkah ini soal bencana—atau sistem yang tak pernah benar-benar belajar?”
Pada awal Desember 2025, para profesor dan ratusan akademisi Aceh menulis surat terbuka kepada Presiden RI. Yang mereka sampaikan bukan sekadar permintaan bantuan, melainkan kegelisahan yang lebih dalam: mengapa wilayah dengan pengalaman panjang menghadapi bencana tetap terasa kewalahan setiap kali krisis datang. Beberapa hari setelahnya, pejabat pusat masih berbicara tentang “mempelajari bentuk bantuan”, seolah darurat selalu hadir tanpa jejak masa lalu. Dari titik ini, muncul satu pertanyaan sunyi: apakah yang membuat kita lelah itu bencananya, atau cara kita meresponsnya? Apakah kita benar-benar belajar telah?
Bencana itu tentu tidak hanya menyentuh Aceh. Dampaknya meluas hingga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun Aceh, dengan memori panjangnya tentang krisis, menjadi cermin yang paling jujur untuk melihat bagaimana “sistem dan organisasi” kita bekerja—dalam skala kecil atau skala yang lebih luas.
Setiap kali krisis datang, polanya terasa akrab. Semua bergerak cepat. Semua bekerja keras. Semua diminta sabar dan bertahan. Lalu, ketika situasi mulai reda, kelelahan itu dibiarkan mengendap begitu saja. Kita menganggapnya normal dan wajar. Bahkan, perlahan, kita menerimanya sebagai harga yang memang harus dibayar.
Namun kesan bahwa setiap krisis selalu terasa seperti kejadian pertama bukan sekadar perasaan. Dalam berbagai diskusi dan pernyataan publik sepanjang Desember 2025, kritik terhadap respons awal bencana kembali mengemuka. Anggota DPR RI, dalam forum refleksi akhir tahun pada 2 Desember 2025, menyoroti bahwa proses perizinan dan birokrasi kerap membuat bantuan terlambat bergerak, bahkan ketika masa tanggap darurat sudah berjalan. Beberapa hari kemudian, pada 9–10 Desember 2025, pengamat dan pimpinan parlemen kembali menilai penetapan status bencana serta koordinasi lintas lembaga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih lambat dan kurang terintegrasi.
Catatan ini sejalan dengan temuan berbagai riset kebencanaan yang selama bertahun-tahun menempatkan koordinasi, komunikasi, dan logistik sebagai titik lemah utama penanganan krisis. Kerangka hukum dan lembaga sudah tersedia, tetapi di lapangan, data sering harus dikumpulkan ulang, keputusan strategis baru efektif setelah waktu krusial terlewati, dan banyak langkah bergantung pada improvisasi di lapangan. Pola inilah yang membuat setiap krisis terasa selalu dimulai dari nol—bukan karena ketiadaan pengalaman, melainkan karena pengalaman itu tidak benar-benar diolah menjadi sistem yang belajar.
Di lokasi bencana, justru tampak hal sebaliknya. Aparat, relawan, dan warga bekerja melampaui batas kewajaran. Mereka sigap, tangguh, dan sering kali heroik. Bekarja di pedalaman tanpa mengenal lelah. Namun di situlah pertanyaan pelan-pelan muncul: mengapa sistem selalu membutuhkan heroisme?
R. Buckminster Fuller, seorang pemikir desain sistem, pernah memperkenalkan gagasan ephemeralization. Intinya sederhana: prestasi dan kemajuan bukan tentang bekerja lebih keras, melainkan tentang merancang sistem agar mampu menghasilkan lebih banyak dengan beban yang semakin ringan. Ide ini dikenal dengan istilah populer Doing more with less.
Jika sebuah sistem benar-benar belajar, pengalaman masa lalu seharusnya membuat respons berikutnya lebih cepat dan efisien. Tidak harus sempurna, tetapi lebih ringan. Tidak tanpa masalah, tetapi tidak mengulang kelelahan yang sama.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Prosedur dirakit ulang. Koordinasi dibangun sambil berjalan. Keputusan diambil dalam tekanan waktu. Semua terasa darurat, bahkan ketika pola krisisnya sudah berulang. Di titik ini, kelelahan bukan lagi anomali. Ia menjadi bagian dari cara kerja.
Kita lalu memuji ketangguhan manusia di dalam sistem itu. Relawan yang tak pulang berhari-hari. Aparat yang bekerja banting tulang tanpa jeda. Warga yang saling menopang dengan sumber daya terbatas. Pujian itu tulus, sangat baik, tetapi diam-diam menyimpan masalah. Karena semakin sering sebuah sistem membutuhkan manusia “luar biasa”, semakin jelas bahwa desain sistemnya belum matang.
Pengalaman lapangan yang seharusnya menjadi pelajaran sering berhenti sebagai cerita. Ia hadir dalam laporan, diskusi, dan seminar, tetapi jarang benar-benar masuk ke mekanisme kerja berikutnya. Sistem tidak memiliki ingatan yang hidup. Ia lupa, lalu mengulang.
Akibatnya, setiap krisis kembali menguras energi yang sama: emosi publik, tenaga manusia, dan anggaran negara. Kita bekerja keras untuk mempertahankan kondisi, bukan untuk mengurangi beban di masa depan. Inilah keletihan yang perlahan kita normalisasi.
Kita menyebutnya “konsekuensi bencana”. Kita menyebutnya “situasi darurat”. Kita jarang menyebutnya sebagai “kegagalan desain sistem”. Padahal, dalam logika ephemeralization, kelelahan yang terus berulang adalah sinyal bahwa sistem tidak pernah benar-benar belajar untuk menyederhanakan dirinya.
Yang lebih mengkhawatirkan, kelelahan ini tidak selalu tampak dramatis. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: kejenuhan relawan, apatisme publik, dan kepercayaan yang pelan-pelan menipis. Solidaritas yang dulu spontan, kini harus terus dipancing. Empati publik, ternyata, bukan sumber daya tak terbatas.
Belajar dari Jepang, kelelahan tidak dibiarkan menjadi harga permanen dari bencana. Negeri ini berkali-kali menghadapi gempa besar dan tsunami, namun pengalaman itu diterjemahkan menjadi sistem yang terus belajar. Jalur evakuasi ditandai jelas dan dipahami warga sejak dini, simulasi bencana menjadi rutinitas sosial, data korban dan logistik terintegrasi lintas lembaga, dan keputusan darurat dapat dijalankan cepat tanpa menunggu kebingungan administratif. Di sana, ketangguhan bukan dibebankan pada heroisme manusia, melainkan ditanamkan dalam desain sistem—sehingga ketika bencana datang, respons terasa lebih tenang, terkoordinasi, dan tidak menguras empati secara berlebihan.
Ephemeralization tidak menawarkan solusi instan. Ia tidak menjanjikan krisis akan hilang. Tetapi ia mengajukan etika berpikir yang jujur: setiap pengalaman harus mengurangi beban di masa depan. Sekecil apa pun. Bukan dengan menambah aturan, melainkan dengan menyederhanakan proses. Bukan dengan memperbanyak prosedur, melainkan dengan membuat sistem belajar dari dirinya sendiri.
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa pengalaman panjang tidak otomatis melahirkan kesiapan, jika tidak diterjemahkan menjadi desain yang lebih ringan. Jika wilayah yang paling berpengalaman pun tetap kelelahan, maka masalahnya bukan lokal. Ia sistemik. Inilah bencana sesungguhnya dalam tata kelola bernegara kita.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti mengagungkan kelelahan sebagai bukti kepedulian. Dan mulai bertanya dengan jujur: mengapa kita terus mengulang rasa lelah untuk masalah yang serupa?
Dalam tradisi Islam, Al-Qur’an mengingatkan dengan bahasa yang tenang namun tegas: “Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Al-Hasyr: 2). Ayat ini tidak sekadar memanggil ingatan, tetapi menuntut perubahan cara berpikir. Dalam konteks krisis yang berulang, pelajaran bukanlah sekadar rasa haru atau simpati sesaat, melainkan keberanian untuk bertanya apa yang harus dibuat lebih ringan agar penderitaan yang sama tidak terus terulang. Tanpa itu, pengalaman hanya akan menjadi cerita, bukan kebijaksanaan.
Mungkin di sinilah letak ujian kita hari ini. Bukan pada seberapa kuat kita bertahan dalam kelelahan, tetapi pada seberapa jujur kita mau belajar darinya. Karena akal, dalam pandangan iman, bukan hanya alat untuk bertahan hidup, melainkan amanah untuk merancang kehidupan yang lebih manusiawi. Dan barangkali, bentuk pelajaran paling luhur adalah ketika kita berhenti menormalkan kelelahan—lalu mulai merancang sistem yang memberi ruang bagi manusia untuk bernapas, saling menjaga, dan tetap produktif secara manusiawi. Stay Relevant!
